Artikel Pilihan Editor

Koalisi Sipil Minta Jokowi Saring Ulang Capim KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Koalisi Sipil Minta Jokowi Saring Ulang Capim KPK

Batampro, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Presiden Joko Widodo menyaring ulang sepuluh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pilihan panitia seleksi.

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai ada indikasi kuat pelemahan KPK dalam proses seleksi kali ini.

"Proses penyaringan kandidat pemimpin KPK saat ini mengindikasikan kuatnya upaya pelemahan terhadap KPK," ujarnya di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK diisi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat sipil di antaranya TII, Indonesia Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Jakarta, KontraS, dan Amnesty International.

Beberapa waktu lalu menyelesaikan proses seleksi uji publik dan wawancara kepada 20 besar capim KPK. Mereka bakal menyerahkan 10 nama capim kepada Jokowi pada hari ini Senin, 2 September 2019.

Koalisi mencatat di antara 20 nama masih ada capim yang memiliki rekam jejak buruk. Di antaranya enggan melaporkan harta kekayaan, terbukti melanggar etik dan menghambat kerja KPK.

Sarwono menambahkan, pihaknya menduga ada upaya untuk menggerus KPK dari dalam. Bahkan sudah nampak sejak awal penunjukan anggota pansel, yang kemudian diikuti dengan proses seleksi.

"Pansel dianggap mengabaikan masukan masyarakat terkait sejumlah nama yang bermasalah," imbuhnya.

Karena itu, pihaknya meminta Jokowi untuk memilih sepuluh kandidat pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas.

"Presiden perlu menyaring ulang calon pemimpin hasil Pansel dengan mempertimbangkan rekam jejak kandidat," kata dia.

Selain itu, presiden juga perlu mengoreksi hasil kerja pansel KPK yang mengabaikan data rekam jejak kandidat yang diberikan oleh masyarakat, KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.


Komentar