Artikel Pilihan Editor

Ke Batam, Dirjen Perhubungan Darat Sosialisasi 6 Syarat Wajib Perusahaan Angkutan Sewa Khusus
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Keme...

Ke Batam, Dirjen Perhubungan Darat Sosialisasi 6 Syarat Wajib Perusahaan Angkutan Sewa Khusus

Batampro, Batam - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan terdapat enam syarat wajib perusahaan angkutan sewa khusus. Hal itu disampaikan saat berdialog dengan para pengemudi taksi online di Kota Batam, Sabtu (31/8/2019).

Budi melakukan sosialisasi PM 118/2018 tentang ASK di Kota Batam juga mendengarkan beberapa keluhan seperti konflik yang sering terjadi antara pengemudi Angkutan Sewa Khusus dengan taksi konvensional.

Selain itu, mengenai KIR yang kini tidak berlaku, juga menjadi sorotan khusus dari pengemudi taksi online yang hadir.

Adapun 6 Syarat Wajib bagi Perusahaan ASK di antaranya mengurus izin penyelenggaraan AS, perusahaan harus berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas, atau Koperasi), pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan ketentuan izin penyelenggaraan ASK, mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan khusus bagi yang berbadan hukum dan untuk pelaku UKM harus melaksanakan komitmen keselamatan.

“Selain itu menanggapi reaksi rekan-rekan semua yang senang KIR ditiadakan dalam PM 118/2018 ini sebenarnya menurut saya ada 2 sisi," ujarnya.

Ia menjelaskan, KIR merupakan bukti kalau kendaraan yang digunakan masih laik jalan atau tidak, sehingga menyarankan para pengemudi tetap perhatikan kendaraan.

“Sebagai tambahan mengenai standar kita saat melayani pelanggan, yang membuat Anda semua harus tahu seperti apa berpakaian dan berperilaku guna menjaga kelangsungan usaha dan proses bisnis taksi online maupun taksi konvensional," jelasnya.

Menanggapi munculnya pemain baru di ranah ASK ini, Budi mengaku senang karena semakin dengan banyaknya pelaku di industri taksi online maka semua operator semakin berlomba untuk memberikan yang terbaik dari segi pelayanannya terhadap masyarakat.

Ia menambahkan, PM 118/2018 hadir sebagai penengah antara kepentingan pengemudi, penumpang, operator, hingga keberlangsungan dari bisnis maupun profesi dari taksi online ini.

“Jangan sampai karena sudah merasa nyaman menjadi driver online dan dilindungi hukum lantas jumawa, merasa besar dan justru ingin mematikan taksi konvensional," tutupnya.


Komentar